TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menjadi saksi ahli untuk pihak pemohon pasangan Prabowo-Hatta pada sidang sengketa Pilpres 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014). Ini adalah sidang terakhir sebelum MK kembali menggelar sidang putusan pada 21 Agustus 2014. Kesembilan hakim MK terlebih dahulu akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) secara tertutup selama tiga hari berturut-turut untuk mengambil putusan.
Bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra merencanakan akan mengumpulkan data KTP. Tujuannya untuk bisa maju di pemilihan kepala daerah 2017 melalui jalur independen.
Menurut Yusril, cara pengumpulan data KTP yang ia lakukan nantinya akan dilakukan dengan dua cara, yakni dengan mendatangi rumah-rumah warga dan ke masjid-masjid.
Yusril mengaku, tidak akan mengikuti cara relawan pendukung gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama, Teman Ahok, yang mengumpulkan data KTP di mal-mal.
"Yang di mal biarlah jatah Ahok. Saya akan fokus di masjid. Nanti orang yang mau shalat atau ke majelis taklim bisa meluangkan waktunya sebentar," kata Yusril saat berkunjung ke Rumah Adhyaksa Dault, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (12/3/2016).
Lewat para relawannya, Yusril nantinya akan memberikan buku dan surat permohonan dukungan yang ia janjikan akan ditandatangani langsung.
Yusril belum memastikan kapan pengumpulan data KTP itu akan dimulai. Ia juga belum memastikan siapa yang akan dipilih sebagai pendampingnya untuk disertakan dalam formulir dukungan.
Ia hanya memastikan pola pengumpulan KTP yang dilakukannya tidak akan salah prosedur seperti yang dilakukan relawan Basuki, Teman Ahok.
"Sebagai orang yang mengingatkan Ahok, tentu saya tidak akan salah," kata mantan Sekretaris Negara itu.
Pengumpulan data KTP yang Yusril akan lakukan merupakan alternatif. Menurut Yusril, sampai saat ini, ia masih berusaha bisa maju melalui jalur partai politik. Sebab, Ketua Umum PBB itu menilai, maju melalui partai politik minim risiko.
"Kalau dapat 700.000 (KTP), itu kan nanti mesti diverifikasi. Kalau satu salah, tidak cuma satu yang dikurangi, tapi kelipatannya. Bisa saja sampai 300. Karena diambil random," papar Yusril.
"Paling rawan kalau ada data KTP yang sama. Jadi selain dukung saya, dia juga dukung Pak Ahok, Pak Adhyaksa juga. Yang seperti itu tentu harus didiskualifikasi semua," kata mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan itu.
"Yang paling aman memang maju melalui partai politik. Partainya minimal punya 22 kursi. Hanya PDIP yang punya 28. Sekarang PDIP sudah tegas akan melawan petahana. Cuma siapa yang akan dimajukan PDIP, sampai sekarang belum tahu," pungkas Yusril. (Kompas.Com)
